yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi
"Perluasan permukiman yang terus berlanjut benar-benar menjadi penghalang bagi perdamaian, bukan hanya karena jumlah permukiman yang harus dievakuasi, tetapi juga karena Palestina menafsirkannya
Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
“Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah, tidak laku lagi.
Banyak faktor menempatkan Indonesia dalam posisi yang tepat untuk membantu menyelesaikan krisis kudeta di Myanmar, meskipun pendekatannya sempat ditentang gerakan prodemokrasi dan tak ada jaminan Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan. PP tersebut mengatur tata cara pengenaan Sanksi Administrasi bagi Pejabat TAHUN 2012. WALIKOTA BIMA. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 3 TAHUN 2012. TENTANG. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. WALIKOTA BIMA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Pemberontakan, dalam pengertian umum, adalah penolakan terhadap kepatuhan pemerintah otoritas [1]. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil ( civil disobedience) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan
mg4AnzZ.
  • 8zk3fwn3g4.pages.dev/194
  • 8zk3fwn3g4.pages.dev/268
  • 8zk3fwn3g4.pages.dev/488
  • 8zk3fwn3g4.pages.dev/261
  • 8zk3fwn3g4.pages.dev/127
  • 8zk3fwn3g4.pages.dev/350
  • 8zk3fwn3g4.pages.dev/339
  • 8zk3fwn3g4.pages.dev/74

    • usaha menjatuhkan pemerintah yang sah adalah