LAMPIRANI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 68/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 Tanggal : 9 Agustus 2016 Parameter Satuan Kadar maksimum* - 6- 9 BOD mg/L 30 COD mg/L 100 TSS mg/L 30 Minyak & lemak mg/L 5 Amoniak mg/L 10 jumlah/100 m. L 3000 L/orang/hari 100 p.
Posted on May 17, 2019 by admin
PermenLHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMETIK. Permen-LHK-No.-68-Tahun-2016Download
Hasil Pencarian NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS PP. 29/2023 06-06-2023 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berlaku Download PDF SE. 5/2023 31-05-2023 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH Menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial berlaku Download PDF PERSELON I. 1/2023 12-04-2023 Peraturan Sekjen KLHK Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Sekjen KLHK Nomor tentang Pedoman Standar biaya TA 2023 Lingkup KLHK berlaku Download PDF PERMEN LHK. 6/2023 02-05-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern berlaku Download PDF PERMEN LHK. 5/2023 13-04-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko berlaku Download PDF SE. 2/2023 20-03-2023 Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Nomor tentang Transparansi Pemilik Manfaat Beneficial Ownership Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berlaku Download PDF UU. 6/2023 30-12-2022 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berlaku Download PDF PERMEN LHK. 4/2023 15-02-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus berlaku Download PDF PERMEN LHK. 3/2023 10-02-2023 Peraturan Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berlaku Download PDF PERMEN LHK. 2/2023 13-01-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023 berlaku Download PDF menampilkan 10 dari 1149 data
DownloadPermen LHK No.68 Thn 2016 - Baku Mutu Air Limbah. Download PerGub No. 69 Thn 2013 - Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan dan atau Usaha. Kami mulai berdiri pada tahun 2019 berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00343.AH.02.01 Tahun 2019. Kontak . Alamat. Jl. Dermaga Raya No.79, Duren Sawit, Jakarta Timur. Telepon. 021 2853 1103
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERMEN LHK NO 68 TAHUN 2016 DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat 3 Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup b. Mendapat izin Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 huruf a Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR • Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • Peraturan Menteri LH nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air • Permen LH No 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah • Permen LHK No 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik • Perda Provinsi tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Baku Mutu Air Limbah Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 • Pasal 37 “Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. ” • Pasal 40 ayat 1 “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota” Izin Jenis Izin 1. Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air 2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut 3. Izin Pemanfaatan Air Limbah 4. Izin injeksi Air Limbah ke Formasi untuk Industri Migas Semua industri wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk kegiatannya PERSYARATAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH a. kewajiban untuk mengolah limbah; b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan; c. persyaratan cara pembuangan air limbah; d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah; f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan; h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dan upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan; i. kewajiban melakukan suatu swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau. Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK PERMEN LHK N 0 68 TAHUN 2016 TUJUAN PENGATURAN Memberikan acuan mengenai Baku Mutu Air Limbah domestik kepada a. Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan bakumutu air limbah domestik yang lebih ketat; b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan air limbah; dan c. penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan pengolahan air limbah domestik dalam menyusun perencanaan pengolahan air limbah domestik, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup. Definisi dalam PMLHK 68/2016 Air Limbah Domestik Air Limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air Baku Mutu Air Limbah Ukuran batas/kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang/dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan Izin Lingkungan izin yang diberikan kepada setiap orang yg melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKLUPL dalam rangka perlin dan pengel LH sbg prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup SPPL Pernyataan Kesanggupan dari PJ Usaha dan/atau Keg. Utk melak pengelolaan dan pemantauan LH atas dampak LH dari usaha dan/atau Keg. Yg wajib Amdal atau UKL-UPL KEWAJIBAN MENGOLAH AIR LIMBAH DOMESTIK Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 6 § Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya Pasal 3 ayat 1 § Dalam hal setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik, tidak mampu mengolah air limbah domestik yang dihasilkannya, pengolahan air limbah domestik wajib diserahkan kepada pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik pasal 6 CARA MENGOLAH AIR LIMBAH DOMESTIK Pasal 3 ayat 2 Pengolahan air limbah domestik dilakukan secara q Tersendiri tanpa menggabungkan air limbah domestik dengan air limbah dari kegiatan lain q Terintegrasi Menggabungkan air limbah domestik dengan air limbah dari kegiatan lainnya kedalam satu sistem pengolahan air limbah Pemenuhan Baku mutu air limbah domestik Pasal 3 ayat 3 4 v Pengolahan air limbah secara tersendiri wajib memenuhi BMAL Lampiran I v Pengolahan air limbah secara terintegrasi wajib memenuhi BMAL Lampiran II LAMPIRAN I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 68/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 Parameter Satuan Kadar maksimum* – 6– 9 BOD mg/L 30 COD mg/L 100 TSS mg/L 30 Minyak & lemak mg/L 5 Amoniak mg/L 10 jumlah/100 m. L 3000 L/orang/hari 100 p. H Total Coliform Debit Keterangan Rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, permukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL permukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal dan lembaga pemasyarakatan. LAMPIRAN II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 68/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 PENGHITUNGAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK TERINTEGRASI 1. Debit Air Limbah Paling Tinggi Debit air limbah paling tinggi adalah jumlah debit tertinggi air limbah domestik senyatanya bila ada atau berdasarkan prakiraan dari masing-masing kegiatan dan air limbah dari kegiatan lainnya, seperti yang dinyatakan dalam persamaan berikut Qmax = n i Qi +. . Qm Keterangan Qmax Debit air limbah paling tinggi, dalam satuan m 3/waktu. Qi Qm Debit air limbah domestik paling tinggi dari kegiatan i, dalam satuan m 3/waktu. Debit air limbah paling tinggi dari kegiatan m, dalam satuan m 3/waktu. PENGHITUNGAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK TERINTEGRASI 2. Kadar Air Limbah Gabungan Paling Tinggi Penentuan kadar paling tinggi pada parameter yang sama dapat ditentukan dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan metoda neraca massa dengan perhitungan sebagai berikut Cmax = n i Ci. Qi + Cn. Qn Qi + Qn Keterangan Cmax Ci Qi Cn Qn Kadar paling tinggi setiap parameter, dalam satuan mg/l Kadar paling tinggi setiap parameter dalam baku mutu air limbah domestik untuk kegiatan i, dalam satuan mg/l Debit paling tinggi air limbah domestic kegiatan i, dalam satuan m 3/waktu Kadar paling tinggi setiap parameter dalam baku mutu air limbah untuk kegiatan n, dalam satuan mg/l Debit paling tinggi air limbah kegiatan n, dalam satuan m 3/waktu PENGHITUNGAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK TERINTEGRASI Untuk Kadar Parameter Yang Berbeda 1. Parameter dari salah satu kegiatan lain yang tidak diatur di dalam baku mutu air limbah domestik dalam lampiran I Peraturan Menteri ini maka parameter tersebut wajib ditambahkan dalam baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam izin; 2. Dalam hal terdapat Parameter yang sama dari beberapa kegiatan lain yang tidak diatur di dalam baku mutu air limbah domestik dalam lampiran I Peraturan Menteri ini maka parameter tersebut wajib ditambahkan dalam baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam izin dengan kadar yang paling ketat. HAL-HAL POKOK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK • Setiap usaha dan/atau kegiatan dalam Pasal 3 ayat 1 yang tidak mampu mengolah air limbah domestiknya WAJIB diserahkan kepada Pihak Lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik. • Pihak lain pasal 6 WAJIB memiliki Izin Lingkungan dan Izin Pembuangan Air Limbah • Perizinan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang 2 an. SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK • Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah MENYEDIAKAN dan MENGELOLA Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari SKALA RUMAH TANGGA Penyediaan dapat dilakukan KERJASAMA dengan BADAN USAHA lihat definisi Badan Usaha; • Penanggung jawab Sarpras WAJIB memenuhi ketentuan • A. Memiliki Izin Lingkungan atau SPPL; • B. Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah; dan • BMAL Domestik sebagaimana Lamp I PMLHK PEMANTAUAN & PELAPORAN Pasal 4 • Pemantauan kualitas air limbah domestik dilakukan paling sedikit 1 satu kali dalam 1 satu bulan • Pelaporan secara berkala paling sedikit 1 satu kali dalam 3 tiga bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur, Menteri dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan PUU Pemantauan dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain • air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke IPAL Domestik; • IPAL domestik dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik; • memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan; • melakukan pengolahan air limbah domestik, shg mutu air limbah domestik tidak melampaui BMAL domestik; • tidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik; • menetapkan titik penaatan dan koordinat titik penaatan; dan • memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik di titik penaatan. Pencabutan Keputusan dan Peraturan Men. LH q q Keputusan Menteri LH Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; Peraturan Menteri LH Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah q q q Lampiran XLIII Usaha dan/atau kegiatan perhotelan Lampiran XIV huruf A bagi kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan Lampiran XLVI tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Domestik Berita Negara RI thn 2014 Nomor 1815 TERIMAKASIH DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Jl. D. I. Panjaitan Kav 24 Jakarta 13410
tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Lembar Kerja Peraturan. Permen LHK: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 29 Desember 2017: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 15 Januari 2018:
POSTERBARU. Rakor Penjaringan Isu-Isu Prioritas Bidang LHK di Provinsi Kalimantan Selatan; Gerak Cepat P3E Kalimantan dan Mengkoordinasikan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Lokasi IKN
TASLABNEWS ASAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisai Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2016 Peraturan Menteri Kesehatan NO. 68, BN.2017/No.144, 6 hlm. Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Pengolahan Bahan Kepustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal . Close. FILE-FILE PERATURAN
Durasi68 hari Tanggal terbit 2022-05-28 Oleh : ilham. Kementerian LHK Gelar Sosialisasi Permen Dan Konsultasi Publik Rancangan Permen LHK Turunan UUCK. Angka Deforestasi Tahun 2016-2017 Menurun. Durasi 1648 hari Tanggal terbit 2018-01-29 Oleh : Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 29 Januari 2018.
t5XVvF. 8zk3fwn3g4.pages.dev/3608zk3fwn3g4.pages.dev/1648zk3fwn3g4.pages.dev/3238zk3fwn3g4.pages.dev/1528zk3fwn3g4.pages.dev/3388zk3fwn3g4.pages.dev/2118zk3fwn3g4.pages.dev/1738zk3fwn3g4.pages.dev/496
permen lhk no 68 2016
